Politikus, bacalah Multatuli

Kolonialisme wajah baru tampak dalam dominasi sistem ekonomi neoliberalisme yang melahirkan ketimpangan sosial ekonomi yang semakin besar. Versi pemerintah, angka ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia berkurang dengan Gini Ratio Indonesia pada Maret 2018 mencapai angka 0,389. Akan tetapi, kita tahu, jurang antara si kaya dan miskin masih menganga terlampau lebar. Ketimpangan pendapatan dan pengeluaran penduduk mustahil diatasi jika kita membiarkan diri dicengkeram oleh sistem ekonomi neoliberalisme yang secara struktural mengakibatkan kemiskinan pada sebagian besar kelompok tertentu di satu sisi dan mendatangkan kekayaan berlipat ganda pada sebagian kecil kelompok lainnya di sisi lain.

Akhirnya, politikus mesti membaca Multatuli karena hanya dengan mengenal sejarah bangsa ini dengan segala intrik feodalisme dan kolonialismenya, ia dapat menjadikan politik sebagai panggilan mengabdi kemanusiaan.

Silvano Keo Baghi, “Mengapa Politikus Harus Membaca Multatuli“.

Advertisements

Link Cepat: 4

1. M. Faisal, “Dua Sisi Rage Against The Machine“, Tirto.

2. Michael Cheang, “Sinead O’Connor Converts to Islam, Changes Name to Shuhada“, The Jakarta Post. Quotations: “The 51-year-old singer, who had changed her name to Magda Davitt last year, also tweeted a photo of her wearing the hijab, and also a video of her singing the Azan, apologizing for getting some of the pronunciations wrong.”

3. Joy Muchtar, “Indonesian Millenials Bet Their Futures on the Digital Economy“, Jakarta Globe.

4. Fitrilya Anjarsari, “Gerilya Kapitalisme di tengah Masyarakat Pertanian“, Indoprogress.

5. Dahlan Iskan, “Bayar Renminbi, Kembalian Dollar“, Disway. Catatan Dahlan Iskan saat berada di Korea Utara. Catatan Lainnya: “Green Street itu Bernama Ryomyom” dan “Beda Bersih Karena Baru Dibersihkan“. Silakan klik dan baca link tersebut, citra kita terhadap Korea Utara niscaya berubah.

 

LINK CEPAT: 3

  1. Lulu Badriyah, “Fintech Sasaran Empuk Pelaku Cyberterrorism“, Info Bank News.
  2. Ligia Judith Giay, “Teruskan Intoleransi ini Indonesia, Supaya Papua Cepat Merdeka“, Indoprogress.
  3. Pearl, “How to Adjust to Living Alone“, Rookie. Meski Rookie umumnya dibaca oleh perempuan, saya juga butuh membacanya. Artikel yang ada di website-nya, banyak yang relate dengan yang saya jalani.
  4. Karena saya selesai menyimak film ‘Her’ karya Spike Jonze, sekaligus merekomendasikannya, Anda bisa menyimak reviewnya, “Her (2013)“, Niken Bicara Film.
  5. Yoga Prasiddhamukti W., “10 Dokumenter Musik Penting yang Menarik untuk Ditonton“, Qubicle.
  6. Sedang sering-seringnya mendengar Eminem – ‘Beautiful‘, hook-nya itu super sekali.
  7. M. Faisal, “Kita Sambut Kembalinya Para Berandal, Arctic Monkeys!“, Tirto. Artikel longform di Tirto itu keren-keren sekali, ya?

Menolak pertemuan tahunan IMF – WB?

Ini analisa menarik dari Rudi Hartono, mahasiswa MPI UIN Maliki Malang di Indoprogress, judulnya terang sekali dan menohok, “Mengapa Kita Harus Tolak Pertemuan Tahunan IMF – WB“. Kutipan di bagian penutup artikel tersebut: “Membaca Pertemuan tahunan IMF- dalam perspektif kapitalisme di era neoliberalisme, maka pertemuan ini pada prinsipnya adalah hendak memastikan bagaimana para pemodal (kapitalis) atau korporasi dapat beroperasi tanpa hambatan di suatu negara sembari mencari solusi untuk meningkatkan kapasitas kekebalan dalam menghadapi krisis. Dalam konteks ini, pertentangan tidak hanya antara borjuis melawan proletar ataupun negara berkembang melawan negara maju, tapi juga perang bisnis di antara para pemodal, di mana negara memosisikan sebagai pembela kepentingan korporasi.”

Ini kutipan dari tulisan In’amul Mushoffa di Indoprogress tentang stigma separatisme Papua Barat.

Hingga kini, Pemerintah NKRI menjadikan hasil Pepera 1969 sebagai dasar untuk mengklaim integrasi Papua dalam NKRI. Padahal, pelaksanaan Pepera sendiri sudah cacat. Orang Papua terus menyuarakan kemerdekaannya karena sejak awal ingin mendirikan negara sendiri. Dan NKRI memang belum memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang ada, NKRI menganeksasi sejak Trikora. Itulah sebabnya, kenapa stigma separatisme terhadap mereka memang tidak memiliki dasar.

Apalagi pasca aneksasi, hutan-hutan Papua ditebas, perut bumi dikuras. Tak peduli bahwa di beberapa wilayah itu sakral menurut kepercayaan lokal setempat, seperti yang dialami suku Amugme yang sebelumnya menduduki wilayah yang kini dikeruk Freeport.

Perlakuan NKRI terhadap Papua, hingga kini masih persis seperti apa yang pernah diungkapkan oleh salah satu arsitek Orde Baru, Ali Murtopo pada 1966 yang tertuang dalam buku Socratez Sofyan Yoman, Pemusnahan Etnis Melanesia (2007), “Bahwa Indonesia tidak menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati di sana,”

Baca utuh klik di sini.

Upaya menghentikan keserakahan: Free Software

Dalam upaya menghentikan keserakahan pemodal perangkat lunak, pada tahun 1985, Richard Stallman membangun gerakan Free Software Foundation (FSF), dan menciptakan lisensi yang memberikan kebebasan kepada pengguna. Lisensi yang kemudian disebut General Public License (GPL) ini, memberikan pengguna kebebasan untuk bisa melihat kode, mempelajari, memodifikasi dan mendistribusikannya. Dengan adanya lisensi ini, terbentuk pasukan programmer dalam jumlah besar dan orang-orang biasa yang secara sukarela bekerja bersama untuk membangun perangkat lunak yang hasilnya lebih produktif daripada perusahaan perangkat lunak. Pasukan besar orang-orang di seluruh dunia ini membangun dan memperbarui perangkat lunak serta menjaganya di depan saingan komersial mereka. Kita bisa lihat hasil kerja mereka dari perkembangan pesat GNU/Linux, WordPress dan Mozilla Firefox. Perangkat lunak tersebut bisa berkembang pesat karena mewajibkan kode sumber dibuka (open source ) sehingga bisa dimodifikasi, dan memungkinkan ratusan atau ribuan orang bekerja sama secara sukarela untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut.

Oleh Novri Oov Auliansyah di Indoprogress, “Kenapa Kita Harus Mendukung Gerakan Free Software“. Kebetulan saya menggunakan Linux – Ubuntu di laptop, meski belum sepenuhnya paham otak-atik fitur ‘bebasnya’ itu terlalu dalam.

Kumar

Saat ini, kerusakan akibat dari imperialisme dan neoliberalisme terlihat begitu terang-benderangnya. Saat ratusan dari ribuan orang telah kehilangan hidup mereka atas pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan, jutaan lainnya lebih menderita di bawah pembinasaan sehari-hari oleh pasar bebas. Namun ada rekonfigurasi kekuatan besar yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Nasionalisme sekuler, dengan daya tarik massanya yang cukup, adalah kekuatan penggerak utama atas perubahan di era 1950-an dan 1960-an. Pada 1970-an, terdapat usaha bersama rezim Arab untuk menstabilkan wilayah mereka dan bagian dari usaha itu terjabarkan dengan mendukung kekuatan ‘kaum Islamis’ melawan nasionalisme sekular dan kiri.

Pemberontakan dalam beberapa bulan terakhir tampak mengindikasikan putusnya status quo pada dua atau tiga dekade terakhir. Gerakan massa yang berkembang di wilayah ini ditujukan untuk melawan diktator yang telah memerintah dengan kekebalan hukum. Mereka juga adalah para pemberontak yang melawan sistem ekonomi dan politik yang telah dikenal sebagai neoliberalisme. Pemberontakan ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang karakter distribusi ekonomi kekayaan – yaitu siapa yang memerintah dan siapa yang punya kepentingan.

Solusi jernih yang menghubungkan perjuangan melawan kerusakan baik yang ditimbulkan oleh kapitalisme dan imperialisme di Timur Tengah, hanya dapat ditempa dengan membangun kembali kaum kiri. Seperti yang telah ditunjukkan dari berbagai perjuangan dari Pakistan dan Iran, ke Aljazair, Tunisia, dan Mesir, sistem ini memaksa orang-orang biasa untuk melawan balik. Dalam konteks inilah, kaum kiri yang ada dapat tumbuh dan memperkuat basisnya, dan sebuah kiri baru muncul. Kiri yang seperti ini tak hanya akan menunjukkan sebuah kepemimpinan yang berbeda melawan imperialisme, namun juga terorganisir melawan prioritas kapitalisme neoliberal dan kelas-kelas pemimpin lokal yang beruntung karenanya. Ini adalah tantangan milenium baru.

Ini kesimpulan dari apa yang ditulis oleh Deepa Kumar dalam, “Islam Politik: Sebuah Analisis Marxis”. Tentu Anda harus membaca isinya sebelum mencapai ke kesimpulan, jika tertarik pada analisis Marxisme. Saya mendapatkannya dalam bentuk ebook, dan diterbitkan oleh Indoprogress, pengantar oleh Coen Husain Pontoh.

Marx -Engels, surat-suratan

Tahun 1849, menyusul kekalahan revolusi 1848, Marx kembali terusir dari Brussel dan memutuskan pindah ke Inggris. Engels pun dengan segera menyeberangi perbatasan mengikuti jejak langkah karibnya itu. Marx menyewa penginapan murah di London, sementara Engels memilih pergi mengelola bisnis keluarganya di Manchester, sekitar 300 km jauhnya dari Marx. Dari 1850 hingga 1870, ketika Engels pensiun dari bisnis dan pada akhirnya bisa bergabung kembali dengan kawannya di ibukota Inggris itu, keduanya hidup pada periode yang sangat intens dalam kehidupan mereka. Mereka menulis catatan-catatan beberapa kali dalam seminggu ketika peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi besar berlangsung pada masa itu. Lebih dari 2.500 surat menyurat saling mereka kirimkan dalam dua dekade tersebut. Keduanya juga mengirimkan sekitar 1.500 surat-surat korespondensi kepada para aktivis dan intelektual di hampir sekitar 20 negara. Untuk aktivitas yang sangat luar biasa ini, mesti ditambahkan 10.000 surat yang ditujukan kepada Marx dan Engels dari pihak ketiga, dan 6.000 surat lainnya, yang walaupun sulit dilacak, namun diketahui dengan pasti pernah ada. Ini sungguh sebuah harta karun yang tak ternilai harganya, mencakup gagasan-gagasan yang, dalam beberapa kasus, gagal mereka formulasikan secara utuh dalam tulisan-tulisannya.

Kisah yang menarik dari persahabatan Marx dan Engels, baca utuh klik di sini.

Menggugat demokrasi

Namun, sejarah kontemporer punya cerita lain. Yang tak akan pernah kita lupa ialah era kejayaan Adolf Hitler. Sebutlah Hitler beserta Partai Nazinya sebagai puak yang salah, yang justru memenangkan pemilu 5 Maret 1933 dengan total suara 43,9% (288 dari 647 kursi parlemen). Dari hasil itu, bisakah kita kembali menyalahkan formula suara terbanyak –serupa apa yang dikeluhkan Plato? Dan apakah saat itu sebagian besar warga Jerman tak mumpuni, sebab secara sadar mereka memilih seorang yang justru mengakhiri pemilu dan mematikan apa itu hidup demokratis, tak lama setelah Hitler duduk di singgasana kekuasaan? Kemudian kita tahu, sejak 1933 itu Jerman dipimpin seorang despot. Ia monster pengumbar kebencian yang terus menabuh genderang perang. Dan dari situ, demokrasi juga menemukan kegagalan.

Menariknya, sistem suara terbanyak itu ternyata tak menutup kemungkinan lahirnya otoritarianisme, justru membidaninya. Tapi apa itu otoritarianisme? Sebegitu seramnya kah otoritarianisme bila kita anggap sebagai antonim dari demokrasi dalam pengertian suara terbanyak?

Tentu kita dengan gampang mencari contohnya di masa ketika dunia memilih tren monarki atau kerajaan atau khilafah yang tak mengenal apa itu suara terbanyak. Karena, segala keputusan ada di tangan sang raja atau khalifah secara mutlak. Bolehlah kita mengatakan kesemena-menaan kekuasaan. Plato pasti tak menginginkan formula seperti itu, meski dengan tegas ia pun tak suka dengan demokrasi khas suara terbanyak.

Sofah D. Aristiawan, “Menggugah Formula Suara Terbanyak: Demokrasi Atau Khilafah“.