Hari Anti Hukuman Mati Sedunia

Ini gambar dari aksi Amnesty International Indonesia hari ini di Taman Fatahillah.

Advertisements

Usman Hamid: “Barangkali dengan pengetahuan sejarah yang lebih adil di kalangan militer, agenda pengungkapan kekerasan negara pada masa lalu tak akan lagi terhambat, apalagi terulang.”

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, menulis di Kompas kemarin, “Politisasi Isu Kebangkitan PKI“.

Sampai di sini dapat ditarik kesimpulan. Pertama, politisasi isu anti-PKI melalui pemaksaan menonton film G30S/PKI adalah upaya memundurkan agenda Reformasi termasuk profesionalisme internal TNI ke belakang dan mengembalikan TNI sebagai pembela penguasa Orde Baru. Kedua, politisasi anti-PKI adalah upaya menarik TNI ke dalam penyudutan tokoh politik yang bersaing di Pemilu 2019, merepetisi cara-cara licik di Pemilu 2014. Ketiga, menghidupkan stigma negatif pada penyintas tragedi 1965 untuk menggagalkan rehabilitasi dan penyelidikan pembunuhan massal terkait 30 September 1965. Keempat, politisasi anti-PKI dipakai demi meredam suara kritis yang mengganggu kepentingan politik dan bisnis besar.

Kelima, politisasi anti-PKI tidak membawa pengetahuan baru apa yang sebenarnya terjadi dalam G30S dan jauh dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Seluruh politisasi anti-PKI diikuti retorika adu domba komunis/China versus agama, pengerahan massa, dan intervensi hukum. Seorang prajurit militer disebut “pemberani” atau “penakut” bukan dengan memaksakan bawahan untuk menerima sejarah versi tunggal penguasa, yang kebenarannya diragukan, melainkan dengan mempersilakan prajurit untuk mempelajari beragam khazanah pengetahuan akan sejarah bangsanya sendiri. Barangkali dengan pengetahuan sejarah yang lebih adil di kalangan militer, agenda pengungkapan kekerasan negara pada masa lalu tak akan lagi terhambat, apalagi terulang. Wallahualam.

Baca utuh klik link di atas.