Women want the security of being with a man who has a substantial property

I really enjoyed a piece by Cosmo Landesman in Spectator (UK), “What do women really want? A man with a beautiful house“. You just have to click, and read carefully.

So is the idea that women will love you for who you are simply a romantic myth? No. Women will love you for who you are. They just won’t marry you for who you are. They won’t have babies with you for who you are – unless you have a big beautiful house.

[ … ]

Of course, put like that, very few women would actually be brave enough to say yes. After all, it makes one sound so shallow and superficial. My ex-girlfriend, who years ago had rejected my proposal of marriage, claimed at the time it was because she just didn’t want to, but eventually conceded that yes, my housing situation was a major factor. “Women want the security of being with a man who has a substantial property,” she said. “It’s something hard-wired into us.”

Advertisements

Strategi pemasaran wisata, ala Todung Mulya Lubis

Todung Mulya Lubis, Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Eslandia mengisi artikel opini di Kompas per 19 September 2018, “Berburu Wisatawan dari Utara“. Ia membandingkan – sebagai bahan masukan – bagaimana strategi pemasaran wisata Thailand dengan Indonesia. Strategi tersebut adalah, mempersiapkan penerbangan langsung: Jakarta – Oslo, memberi visa bebas kunjungan dengan durasi waktu yang lebih lama, aktif menggunakan sosial media sebagai pemasaran digital, dan kesiapan infastruktur. Baca utuh artikel klik link yang tersedia.

Laporan ICTJ dan ELSHAM Papua, Masa Lalu yang Tak Berlalu

Sedang mendalami kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sebenarnya, sudah lama saya mengunduh laporannya dalam format pdf, tapi baru kini punya kesempatan untuk membacanya. Mungkin, karena akan mengambilnya sebagai topik skripsi. Pembahasan mengenai Papua khususnya, menarik perhatian saya.

Blog ini, mengutip sebagian isi dari laporan hasil kolaborasi antara ELSHAM Papua (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia) dan ICTJ (International Center for Transitional Justice) yang terbit pada Juni 2011, dengan judul terang “Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi“.

Ini kutipan penting dari latar belakang sejarah yang menyebabkan Papua memiliki ‘luka dalam’ hingga kini.

Pada 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan otoritas pemerintahan ke Indonesia. Lima tahun kemudian, Sekjen PBB menunjuk perwakilan khusus untuk “memberikan saran, membantu dan terlibat dalam penyelenggaraan penentuan pendapat, yang menjadi tanggung jawab Indonesia, untuk tetap bersama Indonesia atau melepaskan diri.” Namun, sebelum digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera (Act of Free Choice) pada tahun 1969, militer Indonesia mulai melakukan tekanan terhadap berbagai aksi politik di Papua. Selama berminggu-minggu sebelumnya, para pemimpin Papua ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan. Alih-alih memberikan hak pilih kepada seluruh rakyat Papua, pemerintah Indonesia hanya menunjuk 1026 orang yang dianggap mewakili wilayah Papua. Dengan kondisi tersebut, hasilnya adalah suara bulat mendukung integrasi dengan Indonesia, dan Papua dinamai Irian Jaya, menjadi provinsi ke-26 Indonesia. – link

Di tahun 1998, saat pemerintahan Soeharto berakhir. Orang-orang Papua memiliki kebebasan untuk bersuara dan menyampaikan aspirasi yang telah lama terpendam, termasuk menuntut kemerdekaan.

Pada 26 Februari 1999, Tim 100 yang dipimpin oleh pimpinan adat, Tom Beanal bertemu Presiden Habibie. Mereka dengan jelas menyatakan keinginan untuk merdeka. Perubahan besar lain, adalah ditetapkannya TAP MPR No IV Tahun 2000 yang menekankan perlunya undang-undang otonomi khusus untuk merespon tuntutan dan aspirasi Papua. – link

Bab IV laporan ini adalah bagian yang, menurut saya, horor. Karena bab ini berisi hasil wawancara dengan warga Papua yang menjadi korban dari konflik yang terjadi, dari periode 1960 – 1969, 1969 – 1998, lalu masa reformasi dan sesudahnya, tentu ini berkaitan langsung dengan aparat keamanan di Indonesia dan gerilyawan Papua Merdeka – dan juga warga Papua pada umumnya.

Ini kutipan dari kesaksian yang diberikan Ileuda Tobay:

Dia ditanya sambil diikat. Dia berpakaian cawat – koteka. Tentara pukul dia punya koteka lalu patah. Di dalam koteka itu ada satu penggal kertas. Mereka lihat kertas tersebut, ternyata, ada nomor, tandatagan, cap, sudah ada di atas kertas tersebut. Setelah itu mereka buka tali, lalu pakai borgol… borgol dengan tangan ke belakang, lalu dia dipukul di perut dari desa Papato, – dipukul sepanjang jalan sampai di desa Madi. Kemudian dia diikat pada besi, dan dipukul dimuka, sampai keluar darah dari hidung. Dia tinggal selama tiga malam di desa Madi. Malam yang keempat, mereka bawa ke Enaro. Nokennya diisi batu besar, lalu digantung pada lehernya. Mereka bawa sampai di pos mereka (sekarang rumah wakil bupati). Di situ mereka ambil daging betis, daging paha, daging tangan, dengan pisau. Setelah satu malam, kaki tangannya diikat, pada besi-besi. saat itu ada besi yang sudah dipanaskan atau dibakar di api sampai merah, lalu mereka masukan besi panas tersebut dari pantat hingga keluar dimulut. Saat itu pun, dia meninggal. – link

Tuntutan pengadilan atas kejahatan HAM di Papua hingga kini belum sesuai harapan yang diinginkan. Saya baca laporan lain untuk hal ini, yaitu laporan dari Amnesty International yang lebih update.

Untuk membaca laporan utuh dari ICTJ dan ELSHAM ini – dan saya kira memang Anda harus membacanya untuk mengetahui dan menyikapi, agar kejahatan HAM di Papua lekas diusut, berkurang, bahkan sirna – silakan klik di sini.

Gejala umum: setiap orang ingin jadi raja – berkuasa 

Ada lakon wayang Jawa: Petruk Jadi Raja. Si budak nakal tukang ngawur Petruk aneh sekali oleh suatu daya magis mendadak mengalahkan para kesatria lalu menjadi raja. Tentu saja raja karikatur konyol sewenang-wenang. Yang akhirnya hanya dapat dikalahkan oleh sang ayah tua bijak, Semar, simbol dari segala yang arif dan baik.

Komedi serba tak karuan yang jelas bukan buah ciptaan pujangga istana itu sebenarnya pelambangan universal dari gejala universal juga. Yakni: setiap orang, meski tidak pantas sekali pun, sedikit banyak bernafsu ingin jadi raja. Tragislah misalnya fenomena mantan sersan Bokassa yang 1976 mengkudeta presidennya lalu kekanak-kanakan memahkotai diri meniru Napoleon menjadi kaisar sok hebat di Jantung Afrika yang teramat miskin; konon kemudian menjadi kanibal; akhirnya digulingkan oleh yang ia kudeta dulu dan mati di pengasingan. Kisah unik. Tetapi dalam bentuk peristiwa, Bokassa sebetulnya gejala umum.

Ini dikutip dari tulisan Y.B. Mangunwijaya, “Petruk” di koran Kompas per tanggal 20 Januari 1997. Yang artinya, saat tulisan ini terbit saya baru berumur satu tahun. Saya rasa gejala umum itu ya masih jadi gejala umum hingga kini, hanya raja diganti jabatan yang setingkat. 

Tuhan, ampuni saya karena berteman dengan alasan perlu networking!

Malam itu saya memutuskan melakukan hal yang sama. “Tuhan, ampuni karena saya berteman dengan alasan perlu networking, sebetulnya sih males banget sama manusianya. Tuhan, maafin kalau saya ini berteman karena dia kaya banget, temen-temennya oke, lumayam buat gengsi dan recognition. Bapaknya juga pejabat.”

“Tuhan, ampuni karena tadi ada yang naksir dan jeleknya minta ampun, tetapi dia udah nanya-nanya mau apa untuk hadiah natal. Maaf Tuhan, saya enggak suka, tetapi hadiah natalnya itu lho. Jam tangan, bepergian keliling dunia, atau tas dari kulit buaya. Tadi saya bilang, mau tiga-tiganya. Karena kalau bepergian, kan perlu jam dan tas. Maapin, maapin, Tuhan.”

Ini asli, sih. Kocak ampun. Dari penulis mode dan gaya hidup, Samuel Mulia, dalam kolom Parodi-nya di Kompas dengan judul “Bernilaikah Saya”.