Bivitri Susanti: “…menganut atau percaya kepada agama atau kepercayaan yang mana adalah hak asasi.”

W: Apa sebenarnya faktor di masyarakat kita sehingga masih belum paham bahwa keyakinan seseorang itu merupakan hak asasi yang bersangkutan, dan ini harus dihormati oleh semuanya?

B: Hal itu karena kita masih sering mencampuradukkan antara wilayah pribadi dan wilayah masyarakat. Seringkali karena ingin mengonversi segala macam yang dianggap salah, dan bahkan kadang-kadang ada agama yang dianggap terbelakang, padahal mereka semua sudah ada di Indonesia sejak dulu bahkan sebelum Indonesia lahir dan agama-agama yang sekarang diakui itu masuk.

Kalau pertanyaannya adalah mengapa? Saya kira karena ada anggapan bahwa agama-agama itu salah. Karena itu ada juga pihak-pihak yang menghujat Putusan MK ini karena dinilai seakan-akan mengakui sesuatu yang salah. Padahal saya kira Putusan MK ini tidak mengatakan bahwa agama yang ada itu salah. Putusan MK ini hanya mengatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan layanan publik.

Masyarakat kita masih sulit untuk memisahkan antara manusia seutuhnya yang berhak atas pelayanan dan memiliki HAM dengan persoalan kemasyarakatan seperti agama, kepercayaan, dan sebagainya. Jadi seakan-akan orang yang tidak benar menurut versi kita, maka dia tidak berhak atas apa yang kita nikmati sebagai manusia.

W: Putusan MK tersebut penting agar setiap warga negara mendapatkan pelayanan publik apapun keyakinannya dan tidak boleh dicampuradukkan. Apakah ini berarti ada yang salah ketika dulu membuat UU Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jadi pangkal persoalannya adalah UU-nya dan ini merupakan salah satu contoh karena mungkin masih banyak lagi UU yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara?

B: Saya kira memang kita harus membenahi dan melakukan tinjauan ulang terhadap hukum kita. Banyak sekali dalam hukum Indonesia yang masih mencampuradukkan antara wilayah private dan wilayah public. Padahal harusnya hukum itu tidak masuk kedalam wilayah private terlalu jauh. Kita sering kali mencampuradukkan antara yang namanya nilai moral dengan aturan hukum. Memang yang kita akui sebagai norma moral itu pada suatu titik bisa saja diakui sebagai hukum.

Jadi kalau bicara pangkalnya yang mana sebenarnya ada yaitu UU No.1 PNPS Tahun 1965 yang menyatakan ada enam agama. UU ini turunannya banyak sekali, salah satunya yaitu kenyataan bahwa penghayat atau aliran-aliran kepercayaan juga diawasi oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) karena dianggap hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas. Jadi pendekatannya dari dulu seperti itu.

Kalau mau dilacak lagi sebenarnya ini adalah perdebatan sejak zaman dulu sebelum Indonesia lahir antara orang-orang yang mau mencampuradukkan antara agama dan negara, terlepas dari tingkat keimanan, dan sebagainya. Tetapi memang hukum itu seharusnya terlepas dari hal-hal yang sifatnya private. Saya kira itu yang harus dibenahi karena ini adalah UU tentang Pelayanan publik.

Saya sebutkan juga yang sifatnya sangat mendasar yaitu UU Perkawinan yang harus juga berdasarkan agama, sehingga akibatnya bagi yang tidak beragama enam tadi tidak diakui, sekarang sudah dengan segala prosedur tambahan. Juga yang agamanya berbeda tidak bisa diakui pernikahannya. Banyak hal yang harus ditinjau ulang. Sekali lagi, perspektifnya di sini bukanlah persoalan apakah agama mana yang salah atau benar, tetapi hukum itu harus mengenali bahwa semua orang di hadapan hukum itu sama.

W adalah Wimar Witoelar, dan B adalah Bivitri Susanti, salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera. Keduanya berbincang mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui warga penganut kepercayaan dalam wawancara Perspektif Baru edisi 1139.

Advertisements