Perspektif lain dari Staf Senior Komnas HAM

Opini Mimin Dwi Hartono di Geotimes: “Tentu ini sangat berbahaya karena kewenangan DPR yang besar terindikasi disalahgunakan untuk melindungi kepentingan partai dan kelompoknya. Apalagi ada anggota DPR yang diduga terlibat dalam KTP elektronik masuk di dalam panitia hak angket, sehingga kental dengan nuansa konflik kepentingan dan hampir pasti tidak bisa bertindak obyektif dan imparsial.”

Kebrutalan politisi Senayan ini harus disikapi dan ditentang karena hendak mengangkangi supremasi hukum yang menjadi filosofi dasar negara hukum. Presiden Joko Widodo yang berjanji untuk memastikan negara yang kuat dalam pemberantasan korupsi harus bersikap tegas atas manuver para politisi Senayan ini, termasuk partai-partai pendukung pemerintah.”

Advertisements