Ekonomi Kerakyatan Prof. Dr. Mubyarto

Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi

Berikut sari-sari pokok jurnal yang ditulis Prof. Dr. Mubyarto  Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada yang saya catat. Saya sudah membacanya lima kali jurnal sembilan halaman ini. Tapi belum paham-paham juga padahal sudah mencari referensi kasus yang diangkat dalam penelitian ini.

pasar tradisional #wisdomtraveler #aartworks #walkthetalk

1) Prof. Mubyarto bersilang pendapat dengan ekonom yang berkomitmen Indonesia mampu melaksanakan AFTA dan WTO secara lurus dan konsekuen. Padahal hal tersebut dalam pandangan Prof. Mubyarto akan merugikan petani (masyarakat golongan bawah).

2) Eksploitasi terhadap daerah hanya dinikmati investor besar dan bukan masyarakatnya.

3) Pemerintah terlalu melindungi dan memanjakan konglomerat dengan dalih mereka memiliki modal untuk membangun ekonomi Indonesia.

4) Bahaya konglomerasi. Konglomerasi dianggap sebagai sumber pertumbuhan Nasional. Dan politik ekonomi saat itu berpihak pada konglomerat. Maka tak ayal, jurang antara kaya – miskin semakin lebar.

5) Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang demokratis. Ekonom arus utama saat itu (sebelum krisis moneter 1997 – 1998) menolak konsep Ekonomi Kerakyatan karena menganggap bukan menganggap ekonomi berbasis pasar, tapi Sosialis – Komunis. Apalagi setelah Uni Sovyet yang kapok dengan Sosialis dan RRC yang menjadi Kapitalis.

6) Pasca krisis moneter 1997 – 1998. Perekonomian kembali ke Ekonomi Pancasila, walau maju rendah tapi dalam jangka panjang terjaga keberlanjutannya.

Advertisements