Opini: Pungli dipandang dari Perspektif Sejarah

​Pungutan liar (pungli) adalah sesuatu yang mengakar kuat dan ada dalam keseharian kita. Pungli identik dengan penyelewengan kewenangan atau kekuasaan atas kepentingan publik. Jadi dalam tanda kutip pungli dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan.

Pungli2

Irsan Hidayat dalam opininya di website Ombudsman RI menjelaskan pungli dari perspektif maladministrasi. Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan.

Pertama, maladministrasi adalah penyebab utama rendahnya kualitas pelayanan publik.

Kedua, Presiden dalam lawatannya ke Kementerian Perhubungan selain menjadi shock therapy bagi oknum nakal juga menghasilkan dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli yang dipimpin MENKOPOLHUKAM.

Ketiga, penyebab pungli selain karena ‘ada’ kesempatan dari masyarakat juga karena prosedur yang diperumit. Misal seharusnya ada tiga tahapan, oleh pihak yang berwenang diberikan dinaikan menjadi lima tahapan sebagai misal.

Tapi, dalam perspektif lain pungli juga dapat dipelajari. Dalam suatu kelas sejarah, saya mendapat sudut pandang lain mengenai pungli yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintahan Joko Widodo. Opini yang ditulis FX Adji Samekto di Suara Merdeka juga patut disimak bagaimana pungli dalam sejarah.

Dari perspektif sejarah, pungli adalah produk turunan dari pemberian upeti kepada Raja. Dan itu adalah hal yang wajar dan tak bisa disalahkan. Karena di masa lalu rakyat pada umumnya memandang Raja sebagai wakil Tuhan dan berkuasa penuh atas segala hal dalam suatu kerajaan.

Bedanya, upeti di masa lalu dilakukan secara sukarela. Rakyat hampir tidak mendapat balas jasa atas upeti yang telah diberikan. Sementara pungli diberikan atas layanan yang akan atau telah diberikan.

Dosen saya, dengan gamblang menjelaskan seolah pungli memang benar-benar turunan dari Kerajaan Indonesia di masa lampau.

Salah satu penjelasan yang paling logis adalah sistem penarikan upeti di masa Kerajaan.

Sebagai contoh dengan menggunakan pembagian kekuasaan di masa kini: upeti diambil dari masyarakat di suatu desa, dikumpulkan oleh Kepala Desa lalu disetor ke Kecamatan setelah dikurangi bagian Kepala Desa. Camat menyetor upeti tadi ke Bupati setelah dikurangi bagian jatah untuknya. Begitu terus sampai ke Raja.

Dengan kata lain, gaji para pegawai kerajaan ditentukan oleh upeti yang diterima. Sistemnya seperti air muncrat, dari bawah ke atas, bukan seperti air mengalir, dari atas ke bawah.

Sepertinya sistem itu yang masih ada dan menurun ke pihak yang berwenang dalam pelayanan publik. Air mengalir mereka (gaji) kurang cukup sehingga mereka berharap sumber main yaitu air muncrat (upeti atau pungli) untuk dirinya sendiri. Yang lagi-lagi, masyarakat umum menjadi obyeknya.

Masalahnya adalah kalau pungli itu memang benar turunan sejarah. Akan butuh waktu lama untuk mengubah mindset pemangku pos pelayanan publik.

Berita buruknya, Ombudsman memiliki catatan buruk tentang pungli di Indonesia. Pada 2013 – 2015 misalnya, Ombudsman menerima 1.407 laporan pungli instansi-instansi di Indonesia.

Dan, berita buruk lainnya, oknum-oknum yang sering ditangkap pihak berwenang itu hanya bawahan. Padahal, kalau diusut tuntas pasti ada eksekutif yang bermain di sana.

Advertisements