Masalah Utama Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional

monas, sampah, asongan

–> Kesepakatan instansi (KLHK, Kementerian PU-Pera, Kemenperin dan Kemenhub) dengan materi regulasi dalam bentuk peraturan menteri yang disusun tiap-tiap kementerian merupakan tindak lanjut dari PP No 81 Tahun 2012.

–> Perlu segera disusun Perpres tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah serta peta jalan pengelolaan sampah secara terpadu.

–> Proses pelelangan pada kemitraan dan kerja sama antara pemerintahan daerah dan pihak ketiga menjadi kendala dalam percepatan penanganan sampah.

–> Belum ada teknologi pengolahan sampah yang teruji dan dapat dijadikan referensi bagi daerah sebagai model.

–> Penyebab kurang niatnya pemerintah daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah secara terpadu ialah dianggap tidak memberikan dampak politik.

Note: Koran Media Indonesia edisi 2 Februari 2016.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s